Oleh: guguh | Desember 30, 2009

Pengembangan Potensi Jasper Tasikmalaya

Pointer Identifikasi

  1. Potensi Jasper Tasikmalaya yang berada di Desa Cibuniasih Kecamatan Pancatengah merupakan merupakan warisan kekayaan geologi yang langka dan unik dan berdasarkan kelangkaan dan keunikan nya bernilai dunia sehingga layak untuk dikembangkan menjadi Taman Geologi Jasper Tasikmalaya.
  2. Potensi Jasper tersebut sampai saat ini telah tereksploitasi secara liar dan masih tersisa kurang lebih 120 bongkah lagi.
  3. Delineasi sebaran potensi Jasper belum dapat ditentukan secara tepat karena belum dapat diidentifikasi genesa pembentukan batuan.
  4. Di kawasan Pancatengah terdapat berbagai potensi pendukung yang mendukung terciptanya Taman Geologi Jasper Tasikmalaya.
  5. Sektor agribisinis Pancatengah mempunyai beberapa komoditas unggulan seperti manggis dan sawo yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata agribisnis terpadu.
  6. Prasarana Jalan untuk menuju lokasi potensi Jasper Tasikmalaya sudah cukup baik namun memerlukan peningkatan jalan sepanjang 4.2 KM
  7. Sarana Transportasi menuju lokasi pontensi Jasper Tasikmalaya sudah cukup baik yang dilayani oleh trayek bis mikro dengan interval keberangkatan setiap setengah jam dari pangkalan Desa Cibuniasih.
  8. Sudah ada tindakan pengamanan sementara dari Pemkab Tasikmalaya berupa pemasangan papan larangan menambang di lokasi potensi Jasper.
  9. Masyarakat Desa Cibuniasih khususnya Kampung Pasirgintung sudah mengetahui adanya konsep perlindungan terhadap potensi Jasper Tasikmalaya sehingga saat ini bersama-sama dengan aparat Kecamatan, Desa, Polsek dan Koramil setempat telah melakukan pengamanan secara swadaya.
  10. Terdapat potensi pemberdayaan masyarakat lokal berupa industri kecil pengolahan batumulia secara terbatas di luar area yang dilindungi.
  11. Potensi Jasper Tasikmalaya belum terakomodir dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2005 – 2010.

 

 Kebijakan Pengembangan

  1. Potensi Jasper Tasikmalaya karena bersifat unik dan langka secara geologi dan bernilai dunia maka harus dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi sebagai bahan tambang.
  2. Potensi tersisa sebanyak 120 bongkah harus diidentifikasi dan dilindungi dengan payung hukum yang jelas agar terjaga kelestariannya.
  3. Untuk mendelineasi sebaran potensi Jasper diperlukan survey detail geologi dan geofisika lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya.
  4. Berbagai sektor pendukung yang terkait dengan potensi wilayah Pancatengah harus dikembangkan dan ditingkatkan secara terpadu sehingga dapat menjadi simpul pengembangan ekonomi wilayah pancatengah.
  5. Potensi unggulan agribisnis di Pancatengah harus dikembangkan menjadi wisata agribisnis terpadu dengan Taman Geologi Jasper.
  6. Prasarana Jalan menuju lokasi Taman Geologi Jasper saat ini kondisinya belum mantap sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan agar aksesibilitas menuju lokasi dapat lebih baik lagi.
  7. Sarana Transportasi berupa trayek angkutan umum bis mikro dari Cibuniasih perlu difasilitasi lebih baik dengan Pembangunan Terminal Cibuniasih. Untuk tahap pertama dapat dibangun berupa pangkalan. Desa Cibuniasih sendiri sudah siap menyediakan lahan milik Desa yang cukup representatif.
  8. Tindakan pengamanan awal yang telah dilakukan oleh Pemkab Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan pembuatan produk perundang-undangan yang jelas sebagai payung hukum.
  9. Kesadaran Masyarakat sekitar lokasi potensi Jasper harus dibangun lebih baik lagi dengan pola sosialisasi sehingga pelibatan masyarakat secara aktif akan dapat mengoptimalkan upaya perlindungan potensi Jasper Tasikmalaya.

10. Potensi Jasper Tasikmalaya di luar area yang dilindungi dapat dikembangkan menjadi pemberdayaan ekonomi lokal berupa pengolahan batumulia skala kecil oleh masyarakat dibawah pembinaan Dinas Koperindag.

11.  Konsep Pengembangan Taman Geologi Jasper Tasikmalaya dilaksanakan dengan pendekatan terciptanyan wisata terpadu semua sektor pendukung yang dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan penganggaran yang dijabarkan dalam matriks strategi pengembangan yang jelas dan terukur untuk dapat ditindaklanjuti oleh semua stakeholder terkait.

12.  Dalam pelaksanaan pengembangan Taman Geologi Jasper Tasikmalaya harus dilaksanakan pelibatan aktif dari masyarakat sekitar lokasi.

13. Potensi Jasper Kabupaten Tasikmalya telah dimasukkan ke dalam Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu isu strategis kawasan. Desa Cibuniasih Kecamatan Pancatengah direncanakan sebagai kawasan wisata dengan bentuk Taman Geologi Jasper dan potensi Jasper Tasikmalaya akan dilindungi oleh payung hukum berupa perundang undangan.

Oleh: bapedakabtasik | September 24, 2009

Selamat Idul Fitri 1430 H

Segenap Jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

mengucapkan Selamat Idul Fitri 1430 H, mohon maaf lahir dan batin.

Oleh: guguh | Agustus 6, 2009

LAUNCHING BUKU JASPER TASIKMALAYA

Peluncuran Buku Merahnya Batu Merah Jasper Tasikmalaya dari Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) bekerjasama dengan Pemkab Tasikmalaya bertempat di ruang rapat utama Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

P1060382P1060368

Oleh: bapedakabtasik | Juli 29, 2009

Potensi Jasper Tasikmalaya

jasper di sungai cimedangPotensi Jasper Tasikmalaya, kekayaan geologi bernilai dunia yang dimiliki Kabupaten Tasikmalaya berlokasi di Kecamatan Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya.Taman Jasper Tasikmalaya

Bongkah Jasper Raksasa yang hanya bisa ditemui di Tasikmalaya ini sangat layak untuk dikembangkan menjadi Taman Wisata Geologi Jasper Tasikmalaya.

Oleh: bapedakabtasik | Juli 29, 2009

kegiatan monitoring pembangunan 2009

monev

Oleh: bapedakabtasik | Oktober 28, 2008

GEMAR Melanjutkan Program PPK IPM

Indikator pencapaian visi Kabupaten Tasikmalaya yang religius islami, sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera, serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010”, bermuara pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama untuk mengukur kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2005 sampai 2010 diharapkan dapat terus dipacu hingga mencapai 77,6 yang akan mendukung pencapaian IPM Jawa Barat pada tahun 2010. Dalam menindak lanjuti akselarasi pencapaian IPM, program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya berusaha mengelaborasi target-target yang telah ditetapkan oleh Propinsi Jawa Barat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik, serta kearifan lokal daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan akhir memenuhi harapan Provinsi Jawa Barat. Baca Lanjutannya…

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.  Selengkapnya …

Oleh: fityanaonillah | Juni 17, 2008

INFO BEASISWA : Australian Development Scholarships (ADS)

Pemerintah melalui Australian Agency for International Develeopment (Aus AID) bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia mencari para kandidat untuk melanjutkan studi ke jenjang S-2 dan S-3 di Australia.

ADS adalah program beasiswa yang mendasarkan pada mutu untuk semua orang baik dari kalangan pemerintahan (PNS) maupun kalangan swasta/non pemerintah. Kandidat harus mempunyai IPK minimum 2,9; kecakapan dalam bahasa inggris yang dibuktikan dengan nilai minimum IELTS 5,0 atau TOEFL 500 (didapat pada tahun 2007 dan 2008), dan tidak lebih dari 42 tahun pada saat mengajukan lamaran beasiswa.

Sekitar 300 paket beasiswa tersedia untuk tahun 2009-2010. ADS menjamin bahwa 50% dari beasiswa diperuntukan untuk perempuan, 30% untuk propinsi-propinsi yang merupakan prioritas AusAID. Sebanyak 2/3 dari paket beasiswa akan dialokasikan untuk pegawai pemerintah, dan 1/3 sisanya untuk non pemerintah.

Beasiswa ADS meliputi beberapa bidang studi/disiplin ilmu sebagai prioritas yaitu : sustainable growth and economic management, democracy, justice and good governance, investing in people, and safety and peace.

Berkas lamaran harus diterima selambat-lambatnya 5 September 2008. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di : website ADS : http://www.adsjakarta.or.id. Informasi tentang ADS dan beasiswa dapat diperoleh di Kantor Pusat ADS, Telp : 021-5277648, atau email : info@adsjakarta.or.id.

Jakarta, 30 Mei 2008 (ANTARA) – Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan petunjuk teknis pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran (TA) 2008 pada bulan Juni 2008 melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2008 tanggal 29 Mei 2008. Gaji/ pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam TA 2008 diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. Pegawai negeri yang dimaksud juga termasuk (i) pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri, (ii) pegawai negeri yang dipekerjakan di luar intansi pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya, (iii) pegawai negeri yang diberhentikan sementara, (iv) pegawai negeri penerima uang tunggu, dan (v) calon pegawai negeri. Pegawai negeri yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah tidak diberikan gaji/ pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas.

Besarnya gaji/pensiun/tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2008. Penghasilan tersebut bagi (i) pegawai negeri dan pejabat negara meliputi gaji pokok/tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan keluarga, (ii) penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan, dan (iii) penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang kepada negara sesuai dengan peraturan perundangan.

Pembayaran gaji bulan ketiga belas untuk pegawai negeri sipil pusat, anggota TNI/POLRI, dan pejabat negara dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja TA 2008. Untuk pegawai negeri sipil daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara untuk pembayaran pensiun/tunjangan bulan ketiga belas TA 2008 dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jika pembayaran gaji/pensiun/tunjangan ketiga belas belum dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2008, maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2008. Apabila pembayarannya belum dapat diberikan sebesar yang semestinya diterima, maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan, Telp: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724

sumber : antara

Berkaitan dengan terbitnya PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP-PEPPD) yang telah ditandatangani Presiden pada tanggal 4 Pebruari 2008, telah disampaikan arahan Mendagri oleh Sekjen Depdagri pada acara Sosialisasi PP-PEPPD Pemerintaha No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP-PEPPD).

Dalam arahannya Mendagri menyampaikan antara lain, bahwa sesuai amanat Pasal 6 UU No.32 Tahun 2004, Pemerintah dapat melakukan penghapusan dan penggabungan daerah apabila daerah yang bersangkutan ternayata tidak mampu menyelenggarakan tujuan otonomi daerah setelah melalui proses evaluasi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Secara ringkas, PP-PEPPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dalam melakukan EPPD dan kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengukuran kinerja mandiri (self assessment). EPPD secaar nasional dilaksankan oleh Tim Nasional EPPD yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan beranggotakan unsur-unsur interdepartemental, dan untuk setiap provinsi dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang dibentuk dan diketuai Gubernur selaku Wakil pemerintah.

Di dalam PP No.6 Tahun 2008, EPPD dilaksanakan secara komprehensif dengan mencakup 3 (tiga) ruang lingkup jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Sebagai tindaklanjut PP dimaksud perlu diatur dengan Permendagri terhadap tata cara pelaksanaan EKPPD, EKPOD dan EDOB.

Demikian arahan Mendagri pada acara workshop sosialisasi dan tindaklanjut PP No.6 Tahun 2008 yang berlangsung belum lama ini di Jakarta.

sumber :http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id

Older Posts »

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.