1. Potensi Jasper Tasikmalaya yang berada di Desa Cibuniasih Kecamatan Pancatengah merupakan merupakan warisan kekayaan geologi yang langka dan unik dan berdasarkan kelangkaan dan keunikan nya bernilai dunia sehingga layak untuk dikembangkan menjadi Taman Geologi Jasper Tasikmalaya.
2. Potensi Jasper tersebut sampai saat ini telah tereksploitasi secara liar dan masih tersisa kurang lebih 120 bongkah lagi.
3. Delineasi sebaran potensi Jasper belum dapat ditentukan secara tepat karena belum dapat diidentifikasi genesa pembentukan batuan.
4. Di kawasan Pancatengah terdapat berbagai potensi pendukung yang mendukung terciptanya Taman Geologi Jasper Tasikmalaya.
5. Sektor agribisinis Pancatengah mempunyai beberapa komoditas unggulan seperti manggis dan sawo yang dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata agribisnis terpadu.
6. Prasarana Jalan untuk menuju lokasi potensi Jasper Tasikmalaya sudah cukup baik namun memerlukan peningkatan jalan sepanjang 4.2 KM
7. Sarana Transportasi menuju lokasi pontensi Jasper Tasikmalaya sudah cukup baik yang dilayani oleh trayek bis mikro dengan interval keberangkatan setiap setengah jam dari pangkalan Desa Cibuniasih.
8. Sudah ada tindakan pengamanan sementara dari Pemkab Tasikmalaya berupa pemasangan papan larangan menambang di lokasi potensi Jasper.
9. Masyarakat Desa Cibuniasih khususnya Kampung Pasirgintung sudah mengetahui adanya konsep perlindungan terhadap potensi Jasper Tasikmalaya sehingga saat ini bersama-sama dengan aparat Kecamatan, Desa, Polsek dan Koramil setempat telah melakukan pengamanan secara swadaya.
10. Terdapat potensi pemberdayaan masyarakat lokal berupa industri kecil pengolahan batumulia secara terbatas di luar area yang dilindungi.
11. Potensi Jasper Tasikmalaya belum terakomodir dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya 2005 – 2010.

 Kebijakan Pengembangan

1. Potensi Jasper Tasikmalaya karena bersifat unik dan langka secara geologi dan bernilai dunia maka harus dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi sebagai bahan tambang.
2. Potensi tersisa sebanyak 120 bongkah harus diidentifikasi dan dilindungi dengan payung hukum yang jelas agar terjaga kelestariannya.
3. Untuk mendelineasi sebaran potensi Jasper diperlukan survey detail geologi dan geofisika lebih lanjut oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tasikmalaya.
4. Berbagai sektor pendukung yang terkait dengan potensi wilayah Pancatengah harus dikembangkan dan ditingkatkan secara terpadu sehingga dapat menjadi simpul pengembangan ekonomi wilayah pancatengah.
5. Potensi unggulan agribisnis di Pancatengah harus dikembangkan menjadi wisata agribisnis terpadu dengan Taman Geologi Jasper.
6. Prasarana Jalan menuju lokasi Taman Geologi Jasper saat ini kondisinya belum mantap sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan agar aksesibilitas menuju lokasi dapat lebih baik lagi.
7. Sarana Transportasi berupa trayek angkutan umum bis mikro dari Cibuniasih perlu difasilitasi lebih baik dengan Pembangunan Terminal Cibuniasih. Untuk tahap pertama dapat dibangun berupa pangkalan. Desa Cibuniasih sendiri sudah siap menyediakan lahan milik Desa yang cukup representatif.
8. Tindakan pengamanan awal yang telah dilakukan oleh Pemkab Tasikmalaya harus ditindaklanjuti dengan pembuatan produk perundang-undangan yang jelas sebagai payung hukum.
9. Kesadaran Masyarakat sekitar lokasi potensi Jasper harus dibangun lebih baik lagi dengan pola sosialisasi sehingga pelibatan masyarakat secara aktif akan dapat mengoptimalkan upaya perlindungan potensi Jasper Tasikmalaya.

10. Potensi Jasper Tasikmalaya di luar area yang dilindungi dapat dikembangkan menjadi pemberdayaan ekonomi lokal berupa pengolahan batumulia skala kecil oleh masyarakat dibawah pembinaan Dinas Koperindag.

11.  Konsep Pengembangan Taman Geologi Jasper Tasikmalaya dilaksanakan dengan pendekatan terciptanyan wisata terpadu semua sektor pendukung yang dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan penganggaran yang dijabarkan dalam matriks strategi pengembangan yang jelas dan terukur untuk dapat ditindaklanjuti oleh semua stakeholder terkait.

12.  Dalam pelaksanaan pengembangan Taman Geologi Jasper Tasikmalaya harus dilaksanakan pelibatan aktif dari masyarakat sekitar lokasi.

13. Potensi Jasper Kabupaten Tasikmalya telah dimasukkan ke dalam Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu isu strategis kawasan. Desa Cibuniasih Kecamatan Pancatengah direncanakan sebagai kawasan wisata dengan bentuk Taman Geologi Jasper dan potensi Jasper Tasikmalaya akan dilindungi oleh payung hukum berupa perundang undangan.

mengucapkan Selamat Idul Fitri 1430 H, mohon maaf lahir dan batin.

Bongkah Jasper Raksasa yang hanya bisa ditemui di Tasikmalaya ini sangat layak untuk dikembangkan menjadi Taman Wisata Geologi Jasper Tasikmalaya.

Peningkatan IPM Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2005 sampai 2010 diharapkan dapat terus dipacu hingga mencapai 77,6 yang akan mendukung pencapaian IPM Jawa Barat pada tahun 2010. Dalam menindak lanjuti akselarasi pencapaian IPM, program yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya berusaha mengelaborasi target-target yang telah ditetapkan oleh Propinsi Jawa Barat sesuai dengan kemampuan dan karakteristik, serta kearifan lokal daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan tujuan akhir memenuhi harapan Provinsi Jawa Barat.

Perkembangan pencapaian IPM Kabupaten Tasikmalaya cukup jauh tertinggal dari IPM yang telah ditargetkan Jawa Barat. Menghadapi tantangan tersebut, Kabupaten Tasikmalaya telah ikut serta dalam Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) sejak tahun 2006 yang merupakan program akselarasi pencapaian IPM sebesar 80 pada 2010. Program PPK-IPM telah berhasil meningkatkan IPM Kabupaten Tasikmalaya dari 69,08 pada tahun 2005 menjadi 70,70 pada tahun 2007. Dari beberapa indeks yang merupakan kontributor angka IPM, Indeks Daya Beli sangat tertinggal jauh dibanding indeks pendidikan dan indeks kesehatan seperti terlihat dalam tabel di bawah ini. Hal ini menyiratkan gambaran yang sangat jelas bahwa program dan kegiatan yang akan datang harus lebih menitikberatkan pada bidang daya beli dibandingkan dengan bidang lainnya.

Program GEMAR (Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis) merupakan program yang berangkat dari kenyataan rendahnya indeks daya beli kabupaten/kota di Jawa Barat. Dan untuk mengakselerasi peningkatan indeks daya beli dan melihat karakteristik kabupaten/kota di Jawa Barat yang masih bertumpu pada sektor pertanian secara umum, maka diperlukan suatu program yang mampu mensinergikan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk merancang bangun sistem agribisnis yang terkoneksi dengan sistem pembiayaan dan sistem pembangunan di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terkait langsung dengan kendala pengembangan sektor pertanian yaitu kelayakan usaha tani yang rendah, sistem pembiayaan dari perbankan yang belum terkoneksi, dan anggaran pembanguan yang kurang efektif. Dengan program ini diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi Jawa Barat antara lain penciptaan ketahanan pangan, penciptaan 1 juta lapangan kerja dan angka IPM sebesar 80.
Dari 25 Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi dalam program ini, Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan 2 (dua) lokasi kegiatan yaitu Kecamatan Salawu untuk GEMAR Paket A dan Kecamatan Cipatujah untuk GEMAR Paket B. GEMAR Paket A berbasis aktivitas padi sawah dengan pendukung yaitu ternak, agroindustri, ikan, jamur, dan saprotan. Koordinator pengendalinya yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Sedangkan GEMAR Paket B berbasis aktivitas perkebunan (kelapa) dengan pendukung yaitu sapi, ikan, palawija, agroindustri dan lebah madu.   Jumlah pembiayaan untuk masing-masing paket GEMAR senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

ADS adalah program beasiswa yang mendasarkan pada mutu untuk semua orang baik dari kalangan pemerintahan (PNS) maupun kalangan swasta/non pemerintah. Kandidat harus mempunyai IPK minimum 2,9; kecakapan dalam bahasa inggris yang dibuktikan dengan nilai minimum IELTS 5,0 atau TOEFL 500 (didapat pada tahun 2007 dan 2008), dan tidak lebih dari 42 tahun pada saat mengajukan lamaran beasiswa.

Sekitar 300 paket beasiswa tersedia untuk tahun 2009-2010. ADS menjamin bahwa 50% dari beasiswa diperuntukan untuk perempuan, 30% untuk propinsi-propinsi yang merupakan prioritas AusAID. Sebanyak 2/3 dari paket beasiswa akan dialokasikan untuk pegawai pemerintah, dan 1/3 sisanya untuk non pemerintah.

Beasiswa ADS meliputi beberapa bidang studi/disiplin ilmu sebagai prioritas yaitu : sustainable growth and economic management, democracy, justice and good governance, investing in people, and safety and peace.

Berkas lamaran harus diterima selambat-lambatnya 5 September 2008. Formulir pendaftaran dapat diperoleh di : website ADS : www.adsjakarta.or.id. Informasi tentang ADS dan beasiswa dapat diperoleh di Kantor Pusat ADS, Telp : 021-5277648, atau email : info@adsjakarta.or.id.

Besarnya gaji/pensiun/tunjangan ketiga belas sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2008. Penghasilan tersebut bagi (i) pegawai negeri dan pejabat negara meliputi gaji pokok/tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan keluarga, (ii) penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan, dan (iii) penerima tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan menerima lebih dari satu penghasilan yang berupa gaji dengan pensiun/tunjangan atau beberapa jenis pensiun/tunjangan, maka gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih menguntungkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan yang menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang kepada negara sesuai dengan peraturan perundangan.

Pembayaran gaji bulan ketiga belas untuk pegawai negeri sipil pusat, anggota TNI/POLRI, dan pejabat negara dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja TA 2008. Untuk pegawai negeri sipil daerah, gubernur dan wakil gubernur, serta bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sementara untuk pembayaran pensiun/tunjangan bulan ketiga belas TA 2008 dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero). Jika pembayaran gaji/pensiun/tunjangan ketiga belas belum dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2008, maka pembayarannya dapat dilakukan setelah bulan Juni 2008. Apabila pembayarannya belum dapat diberikan sebesar yang semestinya diterima, maka kepada yang bersangkutan diberikan selisih kekurangan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Samsuar Said, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Departemen Keuangan, Telp: (021) 384-6663, Fax: (021) 384-5724

sumber : antara

Dalam arahannya Mendagri menyampaikan antara lain, bahwa sesuai amanat Pasal 6 UU No.32 Tahun 2004, Pemerintah dapat melakukan penghapusan dan penggabungan daerah apabila daerah yang bersangkutan ternayata tidak mampu menyelenggarakan tujuan otonomi daerah setelah melalui proses evaluasi dengan berpedoman pada peraturan yang ditetapkan Pemerintah.

Secara ringkas, PP-PEPPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah dalam melakukan EPPD dan kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pengukuran kinerja mandiri (self assessment). EPPD secaar nasional dilaksankan oleh Tim Nasional EPPD yang diketuai oleh Menteri Dalam Negeri dan beranggotakan unsur-unsur interdepartemental, dan untuk setiap provinsi dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang dibentuk dan diketuai Gubernur selaku Wakil pemerintah.

Di dalam PP No.6 Tahun 2008, EPPD dilaksanakan secara komprehensif dengan mencakup 3 (tiga) ruang lingkup jenis evaluasi, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi daerah (EKPOD), dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Sebagai tindaklanjut PP dimaksud perlu diatur dengan Permendagri terhadap tata cara pelaksanaan EKPPD, EKPOD dan EDOB.

Demikian arahan Mendagri pada acara workshop sosialisasi dan tindaklanjut PP No.6 Tahun 2008 yang berlangsung belum lama ini di Jakarta.

sumber :http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id